Memahami dinamika politik lokal di Kota Tegal, tak bisa hanya dibaca dalam dimensi kekinian. Pun tak dapat ditafsirkan sebagai arus yang berfokus pada sumber kekuasaan politik formal.
Dinamika politik lokal di kota itu harus dipahami pula dari tipikal kaum yang berada di ruang-ruang marjinal kekuasaan formal. Mereka kerap dianggap sebagai penonton, bahkan sebagai kaum paria politik yang tak berhak mengurusi politik.
Pentas-pentas politik di ruang politik formal telah menegasikan hubungan intim orang Tegal yang meniscayai kesetaraan, keterbukaan, dan kejujuran sebagai bagian penting. Watak ini lama telah digaungkan dalam simbol psikologi budaya orang Tegal melalui ungkapan, banteng loreng binoncengan.
Penggambaran banteng loreng sebagai tipikal wong Tegal yang ditunggangi bocah kecil, menunjukkan hubungan yang harmonis. Walau liar, banteng bisa tunduk jika sang penunggang mau memahami watak-wantu-nya orang Tegal.
Tegal adalah wilayah egaliter (bahasa Tegal: mlastar), yang bisa menerima siapa pun dan pengaruh apa pun. Proses reformasi politik dan desentralisasi politik telah menghadirkan aktor-aktor politik dari berbagai kalangan untuk memimpin Tegal. Regenerasi kepemimpinan itu berlangsung lewat cara unik. Salah satunya sosok Adi Winarso.
Di tengah penolakan hal-hal yang berbau militer tahun 1998, pamen TNI AL justru dipercaya dan didaulat selama dua periode memimpin Kota Tegal. Adapun tahun 1998, Tegal dikenang sebagai salah satu kota di pesisir utara Jawa yang kali pertama melengserkan wali kota dari kalangan militer.
Kolaps politik lokal tersebut mendorong ide bagi pelaksanaan desentralisasi politik dan formulasi pilkada secara langsung. Dalam hal ini tesis Jeffrey Winters (2013) soal oligarki kekuasaan berlaku dalam mainstream kekuasaan pascareformasi. Tegal punya cara sendiri dalam menyelesaikan masalahnya.
Apa yang terjadi pada kolaps politik lokal 1998 membuktikan bagaimana orang Tegal dugal (marah) terhadap pimpinannya yang dianggap mengkhianati komitmen. Meski berbeda dari peristiwa tahun 1998, arus balik sejarah kolaps politik yang bermuara pada ketidakpuasan kebijakan Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno, bisa berulang.
Wis Jeleh
Aktor-aktor politik marjinal telah bersuara, meski aktor politik formal bersikap menunggu. Sepanjang catatan sejarah gerakan pendongkelan kekuasaan tak hanya peristiwa Tiga Daerah 1945 ataupun pelengseran Wali Kota Tegal, HM Zakir tahun 1998-1999. Dalam arsip VOC sebagaimana dikutip dari studi Willem Remmelink, Perang China dan Runtuhnya Negara Jawa 1725-1743 mencatat pemberontakan tahun 1726 terhadap Bupati Tegal.
Disebutkan wilayah Tegal oleh Mataram dijual kepada putra Bupati Pekalongan. Sikap bupati yang baru dan mengesankan upaya pengembalian modal ditentang oleh patih, hingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan.
Arus balik sejarah telah dimulai di kota Tegal. Mengkaji semua persoalan yang berkelindan, setidaknya ada problem diskoneksi antara elite dan aktor-aktor politik marjinal yang memiliki basis dukungan lokal riil. Agenda besar tak cukup dengan melibatkan Gubernur Jawa Tengah untuk mengurai masalah itu.
Mari, serahkan kepada cara Tegal, seperti mereka melakukan proses kejatidirian mencari karakter masyarakat Tegal. Apa yang dilakukan sejumlah masyarakat kota Tegal melalui gerakan Aliansi Kebangkitan Rakyat Tegal berkait momentum Hakitnas pun jangan ditafsirkan gerakan people power an sich.
Momentum itu hendak menyadarkan aktor politik formal bahwa rakyat kini tak hanya sebagai penonton. Mereka telah memulai narasi perjuangan terhadap historia abscondita, yang selama ini mudah dilupakan dan terkunci rapat. Jangan sampai orang Tegal berteriak, ”wis jeleh ka yah…!” (”sudah bosan kok…!”). (10)
— Wijanarto, sejarawan Pantura, magister Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, tinggal di Brebes
Sumber: Suara Merdeka
